Arsip Kategori: Bisnis

Menkop Ajak Perempuan Pelaku UMKM Fokus pada Sektor Produksi Pangan

Prima Tech Abadi, JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) fokus pada berbagai sektor produksi, termasuk pangan. Mengingat saat ini sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan masih didominasi oleh laki-laki.

Teten mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) melakukan survei tersebut bersama Google dan Grab. Akibatnya produktivitas perempuan lebih tinggi dibandingkan produktivitas laki-laki.

Sayangnya, kata dia, rata-rata usaha perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, perempuan memasuki wilayah non-produktif atau skala perumahan dan tidak memasuki teknologi produksi.

“Perempuan harus berupaya untuk melihat sektor manufaktur nasional,” kata Teten dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10 Februari 2024).

Ia menegaskan, sektor UMKM dapat menjadi pintu gerbang bagi perempuan untuk lebih berdaya. Laporan UN Women 2023 menyebutkan satu dari tiga UMKM di dunia dimiliki oleh perempuan. Faktanya, sekitar 64 persen pemangku kepentingan UMKM di Indonesia adalah perempuan.

Namun, menurut Global Entrepreneurship Monitor 2022, Indonesia termasuk di antara empat negara dengan tingkat kewirausahaan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sektor pertanian dan perikanan menghasilkan sumber daya terbarukan, produktif sepanjang tahun, dan permintaan terus meningkat.

Pada tahun 2018, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menemukan bahwa konsumsi ikan global diperkirakan meningkat sebesar 20 persen pada tahun 2030. Kemudian pada tahun 2012, data FAO menunjukkan bahwa permintaan pangan global diperkirakan meningkat sebesar 20 persen pada tahun 2030. 60 persen lebih tinggi pada tahun 2050.

“Pertanian dan perikanan merupakan bagian dari sektor ekonomi hijau. Hal ini berpotensi menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan dan lapangan kerja inklusif,” jelasnya.

Sebagian besar perdagangan dan ekspor produk pertanian dan perikanan masih berlangsung dalam bentuk belum diolah. Misalnya rumput laut, ekspor terbesar Indonesia ke dunia. Namun, lanjut Teten, sekitar 93 persen masih dalam bentuk belum diolah.

“Hilirisasi produk lokal premium (seperti pangan) bisa menjadi peluang bagi UMKM perempuan untuk tumbuh dan memberikan dampak,” ujarnya.

BUMN Mau Diubah Jadi Koperasi, Memang Bisa?

Prima Tech Abadi, Jakarta Lahirlah ide untuk mengubah badan usaha milik negara (BUMN) menjadi koperasi. Namun, hal tersebut dinilai sebagai langkah yang tidak realistis untuk dilakukan.

Tahid Ahmed, Ekonom Institute for Economic Development and Finance (INDEF), berpendapat baik BUMN maupun koperasi memiliki gaya bisnis yang berbeda. Ia menilai tidak realistis mengubah BUMN menjadi koperasi. Tauhid mengatakan kepada Liputan6, “Jadi, tidak mungkin BUMN bisa bermitra. Saya kira itu tidak mungkin dan tidak masuk akal, dan tentu saja akan sulit untuk dicapai. Yang tidak realistis adalah BUMN menjadi koperasi.” .com, Selasa (02/06/2024).

Secara filosofis, kemitraan dengan BUMN berbeda, ujarnya. Misalnya dari segi kepemilikan. Kalau BUMN itu milik negara tertentu, maka koperasi itu milik anggotanya.

“Iya koperasi itu milik anggota, BUMN bergantung pada pemerintah sebagai pemiliknya,” tegasnya. Jadi pasti beda, padahal bisnisnya sama tapi prinsipnya beda banget.’

Tauhid menilai sikap mereka biasanya berbeda-beda. Ada undang-undang yang berkaitan dengan BUMN dan undang-undang yang mengatur tentang koperasi. Perbedaan

Ditegaskannya, terdapat perbedaan formasi hingga tujuan pada kedua proses bisnis tersebut.

“Sulit, sulit, hukumnya sangat berbeda. “UU-UU-nya berbeda. UU Kemitraan dan UU BUMN sama sekali berbeda dari segi dasar pembentukan, tujuan, dan lain-lain, dan tidak bisa dicampuradukkan.” dikatakan.

“Ada perbedaan biaya yang signifikan karena berbeda, model kerja otomasi, dan sebagainya,” lanjut Tauhid.

Sebelumnya, Menteri BUMN Eric Tohir menilai usulan kelompok calon AMIN 01 untuk membubarkan BUMN dan menggantinya dengan koperasi sama saja dengan menciptakan pengangguran baru bagi 1,6 juta pegawai BUMN.

Bahkan, Erick Thohir menambahkan, selama puluhan tahun, pegawai BUMN terbukti menjadi agen perubahan pembangunan ekonomi Indonesia dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%.

“Gagasan yang konyol. Kalau mau dibubarkan dan diganti dengan koperasi, sama saja menciptakan pengangguran baru, padahal semua orang butuh pekerjaan. Sungguh tidak masuk akal. Apalagi ya. Selama ini pegawai BUMN melakukan pekerjaannya sebagai agen perubahan ekonomi Indonesia sudah menunjukkan hasil,” kata Eric Tohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Menurut Eric, agen transformasi BUMN dan keuntungan BUMN bagi negara terbesar pada tahun 2023 mencapai Rp 82,1 triliun. Hal tersebut menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

“BUMN itu agent of change atau tempat perubahan dengan banyak melakukan investasi awal di bidang kereta api, bandara, atau pembagian vaksin gratis kepada masyarakat di masa COVID. Yang jelas kalau dibubarkan pasti ada dampaknya. 1,6 juta orang hilang, termasuk keluarganya, itu menurut saya.” Itu masalah yang tidak sehat,” kata Eric.

Erick juga memastikan seluruh BUMN kini sudah berfungsi dengan baik dan tugas yang diberikan pemerintah telah dijalankan dengan baik.

“Tidak ada sesuatu yang sempurna jika dianggap tidak sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini dan terbukti BUMN bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250 triliun yang sudah memberikan kontribusi besar bagi negara yang menggunakannya. Program pemerintah seperti program kesehatan, pangan dll,” tegasnya.

Sebelumnya, timnas Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (timnas AMIN) menyatakan akan mendorong BUMN menjadi badan usaha koperasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Suroto PH, salah satu koperasi asal Indonesia, dalam wawancara yang digelar di Change Union House, Jakarta Selatan.

Selama ini nasib koperasi di tanah air tergantung dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, menurut Suruto. Oleh karena itu, ia menyatakan dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan bekerja sama dengan BUMN di Indonesia.

BYD Bakal Resmikan Delapan Showroom pada 8 Februari

Prima Tech Abadi, BOGOR — BYD Motor Indonesia akan membuka delapan showroom di beberapa wilayah pada 8 Februari dan diharapkan menyediakan dealer mobil di 50 lokasi pada akhir tahun 2024.

“Pada tanggal 8 Februari 2024, kami akan meluncurkan delapan showroom yang siap melayani pelanggan sepenuhnya secara bersamaan,” kata Luther T Panjaitan, Head of Marketing Communications PT BYD Motor Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (Dikatakan pada 5/4/2024). ,

Menurut Louteru, pasar yang akan mengimpor mobil tersebut adalah BSD, Tangerang; Sunter, Jakarta Utara; Tebet, Jakarta Selatan; Kalimlang, Jawa Barat; Depok, Jawa Barat; Medan, Sumatera Utara; Bandung Jawa Barat; dan Semarang, Jawa Tengah.

Menurut dia, tujuh rumah pasar mobil tersebut sudah digunakan dan melayani pelanggan yang ingin melihat langsung mobil tersebut.

Luther mengatakan BYD Dolphin, BYD Atto 3 dan BYD Seal dipajang di seluruh showroom perseroan. Masyarakat yang berminat bisa test drive mobilnya di diler tersebut. Menurut Luther, layanan penjualan, perawatan, dan suku cadang khusus juga tersedia.

Spesialis purnajual PT BYD Motor Indonesia Muhammad Abdul Wahid mengatakan pihaknya berupaya memastikan ketersediaan suku cadang khusus produk BYD di Indonesia.

Perusahaan mobil listrik global Build Your Dreams (BYD) turut serta dalam kebangkitan pasar mobil listrik di Indonesia dengan memperkenalkan BYD SEAL, BYD Atto 3, dan BYD Dolphin pada pertengahan Januari 2024.

Menurut BYD, selain memiliki baterai yang lebih baik, ketiga mobil listrik tersebut sangat efisien, efisien, nyaman, ramah lingkungan, dan telah diuji di seluruh dunia karena telah dikirim ke hampir 70 negara.

Kepala Satker Pembangunan Ungkap Sumber Dana Proyek Tol Semarang-Demak Seksi I

Prima Tech Abadi – Pembangunan proyek Tol Semarang-Dimak Seksi I sebelumnya dibiayai pemerintah melalui pinjaman luar negeri APBN.

“Seksi 1 yang dibiayai pemerintah melalui APBN pinjaman luar negeri, saat ini sedang menunggu perjanjian pinjaman yang akan dimulai sekitar Desember 2022,” kata Kepala Satuan Kerja Pembangunan Tol Nasional K Semarang-Damak Jawa Tengah. Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Ditjen Bina Marga DIY selaku pembangun Jalan Tol Seksi 1, Usrizal Kurniawan.

Dia menjelaskan, Tol Semarang-Dimak dibangun untuk mengendalikan banjir laut yang kerap terdampak. Ingat, Tol Semarang-Demak Seksi 1 merupakan jalan tol yang terhubung dengan tanggul laut.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dibangunnya Tol Semarang-Dimak, permasalahan yang berkepanjangan di wilayah timur laut Semarang dapat teratasi. Misalnya banjir laut, kemacetan lalu lintas, dan aktivitas industri terganggu. wilayah pesisir utara Jawa Tengah,” lanjutnya.

Episode 2 akan segera selesai.

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 diharapkan selesai pada 28 Oktober 2022, dan Uji Laik Fungsional (ULF) dijadwalkan pada Desember tahun ini. Jalan Tol Semarang – Damak (Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Salah satu ULF yang akan diterapkan adalah pemeriksaan polisi terkait keselamatan pengemudi. Selain itu, Kementerian PUPR, Jalan Tol dan BPJT akan mengatur keselamatan konstruksi, struktur, tanggul, jembatan, tembok pembatas, aspal dll, serta peraturan Kementerian Perhubungan tentang komunikasi dari marka hingga lampu.

“Karena progresnya sudah 93 persen, maka pengerjaan konstruksinya ditargetkan selesai akhir Oktober, Insya Allah 28 Oktober. Setelah itu, kita ada proses uji kelayakan fungsional (ULF). Kami secara kasar telah memisahkan keduanya. bulan untuk periode ULF,” kata Direktur Utama PT PP Semarang Damik Siswantuno.

Mereka berharap Tol Semarang-Damak bisa dibuka untuk umum pada awal tahun 2023 setelah ULF. Siswantono mengatakan, penyelidikan bisa memakan waktu lama. Nanti kalau ada kekurangan, jamaah akan memperbaikinya hingga semuanya bisa diterima.

“Yang kita tunggu adalah surat keterangan laik operasi. Itu sudah diumumkan Kementerian PUPR. Sampai semuanya siap, kita belum bisa membuka jalan tol untuk masyarakat,” ujarnya.

Erwin, salah satu pengguna jalan Boyolali hingga Jepara mengaku sangat puas dengan keberadaan jalan tol tersebut. Karena akan sangat membantu pengoperasian truk tersebut. Sebab kemacetan dan air pasang kerap menjadi kendala di depan pasar penggergajian.

“Kemudikan (alatnya) kencang untuk mengatasi kemacetan itu. Biar lancar. Apalagi melewati bendungan. Langsung ke arteri bendungan,” kata Erwin.

UMKM Tak Punya Sertifikat Halal pada 18 Oktober 2024, Siap-Siap Produk Disita

Prima Tech Abadi, Jakarta – Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi penjual makanan dan minuman mulai 18 Oktober 2024. Undang-undang ini berlaku bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Kecil Menengah (UMKM). Jika sampai batas waktu tersebut belum memiliki sertifikat halal, pemerintah akan memberikan beberapa sanksi.

Mohammad Aqeel Irham, Kepala Badan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kamnag), menjelaskan hukuman bagi PKL dan perusahaan kecil dan menengah yang tidak mendapat sertifikat Halal sebagai teguran atas catatan, denda administrasi. dan penarikan barang dari peredaran

Sanksi tersebut sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021.

“Kalau tidak disetujui dan disebarluaskan di masyarakat, itu sanksinya. Oleh karena itu, kami meminta para pedagang segera mendapatkan sertifikat Halal melalui BPJPH.” /2024).

Agil mengatakan, Ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bagian Jaminan Produk Halal, yang didasarkan pada proses yang berakhir pada sertifikasi halal periode pertama. kewajiban. 17 Oktober 2024.

Aturan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang diimpor, diedarkan, dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat Halal. Tiga kelompok produk

Sesuai aturan JPH, ada tiga kelompok produk yang harus mendapat sertifikat halal setelah tahap pertama. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan tambahan pada produk makanan dan minuman. Ketiga, mematikan produk dan mematikan jasa

Batasan ketiga kelompok produk ini jelas dan tidak ada pengecualian. Jadi misalnya produk pangan, baik usaha besar, menengah, kecil, kecil seperti pedagang kaki lima, semuanya sama dan harus wajib sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan. . ” dia bersikeras.

Saat ini BPJPH menawarkan kuota sertifikasi halal atau kesehatan gratis melalui jalur sertifikasi halal sebagai fasilitas yang dapat digunakan oleh UMK di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban sertifikasinya.

Dia mengklarifikasi: Ini adalah fasilitas pemerintah yang harus digunakan oleh UMK.

Pemerintah akan mewajibkan sertifikasi halal bagi penjual makanan dan minuman mulai 18 Oktober 2024. Undang-undang ini ditentang keras oleh Ketua Asosiasi Usaha Kecil Kecil dan Menengah Indonesia (AkuMandiri) Hermawati Setyorinny.

Pemerintah tampaknya perlu mewajibkan pedagang kaki lima untuk mewajibkan perusahaan kecil dan menengah memiliki sertifikat halal, mengingat waktu yang semakin sempit. Hermavati menilai hingga saat ini komitmen sosial sertifikasi Halal masih belum matang dan meluas.

Harmavati saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (2/2/2024), mengatakan, “Pedagang kaki lima kecil, mikro, dan kecil patut kaget jika pemerintah menginginkan sertifikat halal tetapi masyarakat tidak membutuhkannya.”

Selain itu, lanjut Harmvati, perolehan sertifikat halal tidak gratis bagi pedagang kaki lima dan perusahaan kecil menengah. Perlu diingat, untuk mendapatkan sertifikat halal diperlukan biaya yang menunjukkan klasifikasi kelas bisnis.

Menurut penjelasannya, “jadi para pedagang ini harus membayar untuk sertifikatnya, sertifikat ini tidak gratis tapi tergantung besar kecilnya usahanya.”

Oleh karena itu, Hermvati menyarankan agar pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis kepada pedagang kaki lima dan pengusaha di sektor mikro dan mikro. Menurutnya, program ini dapat dijadikan insentif bagi pemerintah untuk meningkatkan keakuratan data jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Jadi mari kita gratiskan bagi PKL, mikro dan ultra mikro. “Pemerintah juga mendapat manfaat dari peningkatan akurasi data jumlah usaha kecil dan menengah.”