Arsip Tag: sertifikasi halal

UMKM Tak Punya Sertifikat Halal pada 18 Oktober 2024, Siap-Siap Produk Disita

Prima Tech Abadi, Jakarta – Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi penjual makanan dan minuman mulai 18 Oktober 2024. Undang-undang ini berlaku bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Kecil Menengah (UMKM). Jika sampai batas waktu tersebut belum memiliki sertifikat halal, pemerintah akan memberikan beberapa sanksi.

Mohammad Aqeel Irham, Kepala Badan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kamnag), menjelaskan hukuman bagi PKL dan perusahaan kecil dan menengah yang tidak mendapat sertifikat Halal sebagai teguran atas catatan, denda administrasi. dan penarikan barang dari peredaran

Sanksi tersebut sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021.

“Kalau tidak disetujui dan disebarluaskan di masyarakat, itu sanksinya. Oleh karena itu, kami meminta para pedagang segera mendapatkan sertifikat Halal melalui BPJPH.” /2024).

Agil mengatakan, Ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bagian Jaminan Produk Halal, yang didasarkan pada proses yang berakhir pada sertifikasi halal periode pertama. kewajiban. 17 Oktober 2024.

Aturan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang diimpor, diedarkan, dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat Halal. Tiga kelompok produk

Sesuai aturan JPH, ada tiga kelompok produk yang harus mendapat sertifikat halal setelah tahap pertama. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan tambahan pada produk makanan dan minuman. Ketiga, mematikan produk dan mematikan jasa

Batasan ketiga kelompok produk ini jelas dan tidak ada pengecualian. Jadi misalnya produk pangan, baik usaha besar, menengah, kecil, kecil seperti pedagang kaki lima, semuanya sama dan harus wajib sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan. . ” dia bersikeras.

Saat ini BPJPH menawarkan kuota sertifikasi halal atau kesehatan gratis melalui jalur sertifikasi halal sebagai fasilitas yang dapat digunakan oleh UMK di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban sertifikasinya.

Dia mengklarifikasi: Ini adalah fasilitas pemerintah yang harus digunakan oleh UMK.

Pemerintah akan mewajibkan sertifikasi halal bagi penjual makanan dan minuman mulai 18 Oktober 2024. Undang-undang ini ditentang keras oleh Ketua Asosiasi Usaha Kecil Kecil dan Menengah Indonesia (AkuMandiri) Hermawati Setyorinny.

Pemerintah tampaknya perlu mewajibkan pedagang kaki lima untuk mewajibkan perusahaan kecil dan menengah memiliki sertifikat halal, mengingat waktu yang semakin sempit. Hermavati menilai hingga saat ini komitmen sosial sertifikasi Halal masih belum matang dan meluas.

Harmavati saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (2/2/2024), mengatakan, “Pedagang kaki lima kecil, mikro, dan kecil patut kaget jika pemerintah menginginkan sertifikat halal tetapi masyarakat tidak membutuhkannya.”

Selain itu, lanjut Harmvati, perolehan sertifikat halal tidak gratis bagi pedagang kaki lima dan perusahaan kecil menengah. Perlu diingat, untuk mendapatkan sertifikat halal diperlukan biaya yang menunjukkan klasifikasi kelas bisnis.

Menurut penjelasannya, “jadi para pedagang ini harus membayar untuk sertifikatnya, sertifikat ini tidak gratis tapi tergantung besar kecilnya usahanya.”

Oleh karena itu, Hermvati menyarankan agar pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis kepada pedagang kaki lima dan pengusaha di sektor mikro dan mikro. Menurutnya, program ini dapat dijadikan insentif bagi pemerintah untuk meningkatkan keakuratan data jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Jadi mari kita gratiskan bagi PKL, mikro dan ultra mikro. “Pemerintah juga mendapat manfaat dari peningkatan akurasi data jumlah usaha kecil dan menengah.”